POLHUKAM - Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

img-20161011-wa0012

Dalam Rakernas FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Kemendagri, Jakarta, tanggal 6 Oktober 2016 yang dibuka oleh Mendagri dan ditutup oleh Deputi VI/Kesbang mewakili Bapak Menko Polhukam, ada LIMA ISU PENTING yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam pengarahannya, yaitu:

  1. Posisi penganut agama-agama diluar 6 (enam) agama yang  diakui dan dilayani oleh Pemerintah. Fakta sosiologis ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginannya diluar agama yang sudah dilayani Pemerintah;
  2. Konflik pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi, meskipun sudah ada Peraturan Bersama Mendagri No 9 Tahun 2006 dan Menag No 8 Tahun Tahun 2006;
  3. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang semakin meningkat. Diperlukan kajian-kajian yang  lebih mendalam, karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antar umat beragama.
  4. Adanya tindakan kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas; dan
  5. Adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir.

Sementara itu, Mendagri mengingatkan setiap aparatur Pemda untuk selalu membangun komunikasi dengan melibatkan FKUB, serta ormas, tokoh sosial dan tokoh adat. Terkait konflik pendirian Rumah Ibadat yang masih suka terjadi, Pemda agar berkoordinasi dan merespon secara cepat langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini bersama pihak terkait.

Deputi VI/Kesbang Kemenko Polhukam dalam Rakernas itu menegaskan bahwa “Pencegahan Konflik” harus diutamakan oleh Pemerintah, Pemda dan masyarakat dengan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  2. Mengembangkan sistem peyelesaian perselisihan secara damai;
  3. Meredam potensi konflik; dan
  4. Membangun sistem peringatan dini.

Peran Pemda bersama FKUB dan tokoh masyarakat harus lebih menonjol dalam hubungan sosial kemasyarakatan untuk menjaga PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA. Apabila ada indikasi potensi konflik yang bernuansa SARA khususnya terkait agama, maka harus mengupayakan pendekatan sosial dan pendekatan hukum yang non-militeristik dalam penyelesaian konflik. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

  1. Sebisa mungkin mencegah konflik dengan mengedepankan dialog dan mediasi;
  2. Apabila terjadi konflik, penegakan hukum dikedepankan;
  3. Mendorong kesediaan saling memberi dan menerima untuk membangun kepercayaan;
  4. Mengaktifkan kepemimpinan di tingkat daerah/lokal (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan);
  5. Manajemen pasca konflik untuk memelihara perdamaian dan mencegah keberulangan konflik sosial.

Dep.VI/Kesbang-Arief PM

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Rakernas FKUB