POLHUKAM - Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

persatuan dan kesatuan

Menjelang 71 Tahun Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2016, masih ada pihak-pihak tertentu yang menyatakan upaya pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sudah tidak diperlukan lagi, karena seolah-olah hanya dalih untuk membatasi ruang gerak masyarakat sejak masuk Era Reformasi dan demokrasi. Menurut mereka persatuan dan kesatuan bangsa akan lestari dengan sendirinya. Mereka lupa kepada kondisi dan demografis masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Mereka lupa kepada masa silam bangsa Indonesia yang dulu penuh dengan pemberontakan, diantaranya DI/TII, PRRI, Permesta, dan peristiwa G30S/PKI Tahun 1965 yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia.

Apabila perpecahan negara-negara Balkan pada permulaan abad XX terjadi karena kekuatan-kekuatan dari luar, maka abad XXI proses “disintegrasi bangsa” cenderung ditimbulkan kekuatan-kekuatan dari dalam. Proses disintegrasi itu dapat terjadi dengan tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat, sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebagai contoh adalah Uni Soviet dan Yugoslavia yang dulu merupakan negara dengan multi ras dan multi etnik, serta memiliki pertahanan dan keamanan yang sangat kuat, namun akhirnya pecah menjadi beberapa negara.

Kita harus mempelajari dengan seksama, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya proses disintegrasi di Uni Soviet dan Yugoslavia, agar kita petik pelajarannya. Memang ada perbedaan tentang terjadinya kebangsaan Uni Soviet dan Yugoslavia dengan pembentukan kebangsaan Indonesia. Kedua negara itu membangun negaranya melalui proses paksaan dan aneksasi, sedangkan kita melalui proses ikrar bersama, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proses integrasi sukarela bangsa Indonesia, tampak jelas ketika bangsa Indonesia menolak bentuk negara serikat dan secara sukarela melebur diri menjadi NEGARA KESATUAN kembali pada 17 Agustus 1950.

Meskipun demikian, kita sekali-kali tidak boleh lengah dan “take it for granted”, bahwa Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia akan selalu utuh dan lestari tanpa upaya pembinaan yang terus menerus. Masalah perbedaan etnik memang sudah jauh berkurang, tetapi masalah perbedaaan agama masih belum hilang dan bahkan mungkin dapat menajam. Untuk itu, masalah kerukunan hidup beragama dan toleransi diantara masyarakat yang menghargai perbedaan harus dikelola dan dimantapkan, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat diantaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, masalah kesenjangan sosial-ekonomi harus pula diatasi sebagai perwujudan Sila Kelima Pancasila. Tidak hanya faktor primordial saja yang dapat mengganggu Persatuan dan Kesatuan Bangsa, tetapi juga kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat berpotensi menimbulkan percikan api perpecahan.

Berbagai program yang berorientasi kepada PEMERATAAN, harus disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik agar memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Oleh karena itu, kita semua harus MEMILIKI PERSEPSI YANG SAMA, BAHWA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA HARUS TERUS DIBINA. Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa seperti Bahaya Narkoba, Terorisme, Separatisme dan konflik sosial, tetap merupakan bahaya bagi keselamatan bangsa dan negara yang senantiasa harus diwaspadai melalui deteksi dini dan pencegahan dini. NKRI ini diperjuangkan dan dibangun oleh Para Pendiri Bangsa dan para Pahlawan/Pejuang Kemerdekaan RI, karena sadar bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, golongan dan budaya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita menjalin tali persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

(Deputi VI/Kesbang-APM)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa