deputi VI

Semarang, polkam,go.id, 5/11/2015. Kesadaran bela negara perlu dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Bela negara sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, sehingga Bangsa Indonesia bisa merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tersebut dari rongrongan dan ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. Bela negara harus menjadi tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara memiliki nilai-nilai dasar, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal secara psikis dan fisik untuk bela negara. Psikis yang dimaksud adalah sikap disiplin, ulet, dan bekerja keras, taat pada aturan, percaya diri, pantang menyerah, dan mampu bekerjasama (gotong royong). Sedangkan fisik adalah menyangkut kesehatan dan ketrampilan seseorang. Implementasi bela negara dilaksanakan pada lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman. Upaya bela negara tersebut dilakukan oleh seluruh warga negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu pada pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa upaya bela negara menjadi kewajiban dan sekaligus hak bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk membela negaranya dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer

Demikian, Keynote Speech Menko Polhukam yang disampaikan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Ir. Arief P. Moekiyat, M.T pada acara Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis Universitar Diponogoro Ke-58 bertema “Implementasi Bela Negara Mempertahankan Keamanan Nasional Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, di Kampus Undip Semarang. Kamis, 3 November 2015.  Seminar yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) dan dibuka oleh Rektor Undip ini dihadiri oleh para Pudek, pejabat Pemprov. Jateng dan DIY, Perwakilan Polda Jateng, Kodam IV Diponogoro,  Taruna Akmil, Taruna Akpol,  Pemuda Muhammadiyah, FKPPI Jateng, anggota Menwa dan para mahasiswa Undip Semarang.

Lebih lanjut, Menko Polhukam mengatakan, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengubah pandangan kita bahwa urusan bela negara bukan urusan TNI saja, tetapi menjadi urusan seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan Kader Bela Negara yang dilaksanakan oleh Kemhan pada Tahun 2015 bersifat sukarela dan bukan wajib militer, mengingat materinya meliputi materi dasar, materi inti, dan materi tambahan yang tidak terkait dengan kegiatan militer, serta bukan upaya militerisasi sipil sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Upaya yang dilakukan pemerintah baru sebatas peningkatan kesadaran atas tanggung jawab warga negara kepada negara tentang kesadaran bela negara. Pemerintah belum berpikir untuk mewajibkan seluruh masyarakat untuk bela negara dalam bentuk “wajib militer” (wamil) yang memang harus diatur dengan UU tersendiri. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan Bela Negara adalah sangat penting dan harus mulai diajarkan secara proporsional sejak usia anak-anak/tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, dan bahkan sampai dewasa. “Saat ini kita sedang mengalami situasi yang cukup sulit, terutama kondisi ekonomi nasional yang sedang mengalami pelambatan akibat pengaruh global dan faktor internal dalam negeri. Untuk itu, kita semua harus mengambil peran untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, agar dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional,”tegasnya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *