_MG_1486

Jakarta, deskwasbang.polkam.go.id, Membangun karakter bangsa merupakan proses yang lebih sulit dibandingkan pembangunan fisik sebuah negara. Untuk itu, pembangunan jiwa bangsa merupakan sebuah proses yang akan terjadi sepanjang masa. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, dalam pidato pembukaannya di Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada hari Kamis (28/4).

“Pertama kali yang harus kita ingat, kita harus membangun karakter bangsa, jati diri bangsa, tidak mudah. Jauh lebih mudah untuk membangun fisik bangsa. Oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan oleh para pendiri bangsa, proses national character building itu tidak akan pernah berakhir” ujarnya dalam forum tersebut.

Menurutnya, dalam membangun jiwanya, bangsa Indonesia harus memperteguh ketunggal Ika-an. Sementara itu, perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan rahmat, namun bangsa lain melihat hal ini sebagai sebuah kelemahan, atau potensi ancaman.

“Bagi bangsa kita kebhinnekaan merupakan rahmat, merupakan potensi, tetapi bagi bangsa yang lain kebhinnekaan merupakan suatu potensi ancaman” tegasnya.

Itulah mengapa, menurutnya bangsa ini mudah diadu domba, karena pihak lain menjadikan kebhinnekaan sebagai sebuah potensi untuk mencerai-beraikan bangsa seperti saat terjadinya penjajahan.

“Kita bisa dijajah selama 350 tahun terus menerus karena kelemahan bangsa kita adalah mudah diadu domba. Kalau kita tidak bisa mengelola kebhinekaan menuju ketunggalika-an maka itu merupakan ancaman” tegasnya.

Menurut Wakil Gubernur DKI, Jakarta merupakan wajah kebhinnekaan Indonesia, dimana melting pot budaya terjadi di ibukota. Dalam waktu dekat, representasi wajah kebhinekaan Indonesia ini akan menghadapi sebuah isu besar yakni Pilkada. Peristiwa besar tersebut menjadi ujian bagi Kebhinneka Tunggal Ika-an Jakarta. Baginya proses Pilkada DKI Jakarta akan menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia.

“DKI Jakarta adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya dalam kebhinnekaan. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan dalam satu isu besar yaitu dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017, dan DKI termasuk yang menyelenggarakan pilkada 2017. Apapun yang terjadi di Jakarta bisa mewarnai atau menunjukkan pada masyarakat di daerah atau dunia bagaimana masyarakat bisa mengelola kebhineka tunggal ika-an” katanya dalam forum yang dihadiri oleh 150 orang peserta.

Kegiatan Forum Koodinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinnekaan ini perlu ditindaklanjuti dengan program yang lebih nyata seperti yang telah dilakukan di DKI Jakarta yaitu Sekolah Agama dan Bina Damai (SABDA).

Menjelang digelarnya Pilkada serentak gelombang dua tahun depan, masyarakat Indonesia diminta untuk meningkatkan nilai toleransi, agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Hal ini disampaikan oleh Deputi VI Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Arief P. Moekiat dalam acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinekaan Dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada hari Kamis (28/4).

“Rencana Pilkada Serentak gelombang dua akan diikuti 101 daerah, yang terdiri dari tujuh Provinsi termasuk Provinsi DKI Jakarta, harus dapat dikelola agar dapat berjalan tertib, demokratis, aman, dan damai. Mari kita kembangkan demokrasi dengan nilai-nilai toleransi agar tetap terpelihara persatuan dan kesatuan” tegasnya.

Toleransi diperlukan melihat maraknya tindak kekerasan berbasis agama yang mengancam perdamaian di tengah kemajemukan bangsa. Munculnya kekerasan diduga karena mulai menguatnya nilai primordialisme dan fundamentalisme pada kalangan generasi muda.

“Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme akhir-akhir ini, dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasiskan keagamaan” ujar Deputi VI pada acara yang sama.

Acara yang digelar oleh Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibuka oleh Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Eko Wiratmoko, yang ditandai dengan pemukulan gong selama 5 (lima) kali yang digelar untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat dan menjadi wadah ruang diskusi bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan secara konsisten.

Pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut, 1) Untuk mempertahankan masyarakat agar dapat bersikap toleran, harus mengedepankan sikap untuk tidak mudah dihasut dan diindoktrinasi dengan mengedepankan kedamaian dan menghilangkan prasangka negatif, 2) Negara wajib mendidik masyarakat agar lebih toleran dengan menghindari sekat-sekat pemisahan dengan melindungi dan merangkul kelompok-kelompok minoritas, 3) Untuk mengembangkan dan memberdayakan ormas maka pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator agar dapat  terciptanya suasana yang aman dan kondusif dengan tidak menjadikan ormas sebagai kekuatan subordinatnya, 4) Muhammadiyah mengajak kepada setiap umat untuk bersifat kritis dalam rangka membendung kekuatan kelompok taqfirih dengan pendekatan dialogis dan berinteraksi sosial secara santun, 5) Polri melakukan pendekatan pre-emtif dan preventif dengan melibatkan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pemeliharan keamanan masyarakat  serta bersama BNPT, TNI dan K/L terkait untuk berkoordinasi dalam rangka mencegah radikalisme, 6) Penegakan hukum yang adil berdasarkan ketentuan dan norma-norma yang berlaku.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *