IMG_6164

Jakarta, polkam,go.id, 1/10/2015. Setelah kita memasuki era reformasi tahun 1998, sering kita lihat munculnya berbagai konflik yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh berbagai latar belakang. Dalam era demokrasi, masyarakat merasa bebas melakukan apa saja yang cenderung tanpa batas, tanpa memperhatikan hak azasi orang lain. Menghormati hak azasi orang lain sebagaimana Pasal 28 J UUD 1945, menuntut kepada kita untuk dapat mengendalikan diri, agar tidak terjadi gesekan yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Terjadinya konflik di masyarakat tidak hanya bersumber dari faktor tunggal, namun dari berbagai faktor sebagai pemicu, seperti faktor politik, ekonomi, agama, hukum, dan sosial budaya, antara lain masih terjadi permasalahan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah; sebagian peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, dan munculnya gangguan kamtibmas sebagai akibat terjadinya konflik sosial bernuansa agama yang melibatkan kelompok masyarakat, aliran kepercayaan, dan ormas keagamaan.

Demikian dikatakan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Ir. Arief P. Moekiyat, M.T. dalam sambutannya yang dibacakan Asdep-2/VI Bidang Harmoni Sosial, Drs.  Damisnur AM, SH, MM pada saat membuka Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Pengelolaan Wilayah Khusus dengan tema ““Mewujudkan Kedamaian dan Harmonisasi Sosial dalam Masyarakat Plural dengan Meneguhkan Kembali Komitmen Ke-Bhinneka-an dan Pembangunan yang Berkeadilan di Daerah Pasca Konflik”, di Hotel Milenium Jakarta. Rabu, 30 September 2015.

Lebih lanjut, Arief P. Moekiyat mengatakan, Penanganan pasca konflik adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan ekses-ekses yang terjadi, setelah konflik berlangsung. Keberhasilan penanganan pasca konflik dapat menghindari terjadinya konflik berikutnya, sehingga penanganan pasca konflik sejalan dengan penanganan pra konflik untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Dengan pendekatan tersebut, penanganan pasca konflik dapat dilakukan dengan menyelesaikan sumber potensi konflik, antara lain: penegakan hukum yang cepat, tegas, dan adil agar semua pihak dapat menerimanya dengan ikhlas, serta adanya komunikasi diantara pimpinan lokal kelompok masyarakat yang bertikai dan difasilitasi oleh Pemda dan Aparat Keamanan. “Penyelesaian konflik di masyarakat dengan latar belakang SARA harus dapat diselesaikan dengan tuntas, untuk menghindari tumbuhnya potensi konflik yang berkelanjutan,” tegasnya.

Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantapan Pengelolaan Wilayah Khusus menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu : Prof. Dr. Hamdi Muluk (Psikologi Sosial UI), Irfan Abubakar, MA (Direktur Pusat Kajian Agama dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah), dan Dr. Myrna A. Safitri (Epistema Institute), sedangkan jalannya forum dipandu oleh moderator : Drs. Sony Santoso (Asdep-3/VI Bidang Pemberdayaan Masyarakat). Forum dihadiri sekitar 70 orang peserta dari unsur TNI/Polri, Kementerian/Lembaga, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa  Universitas di Jakarta.

Prof. Dr. Hamdi Muluk dalam paparannya yang berjudul “Upaya Mengatasi Konflik Komunal Horizontal di Daerah Pasca Konflik” mengatakan, konflik tidak akan bisa kita dihindarkan, konflik hanya bisa dimanage atau dikekelola dengan cara tertentu, sehingga hasil akhir dari sebuah konflik adalah kemajuan. Yang menjadi masalah dari terjadinya konfik-konfik sosial bukan konfik itu sendiri, tetapi eskalasinya atau keluarannya yang berbentuk kekerasan. “Kalau eskalasi konflik terjadi kesepakatan, itu tidak apa-apa, tetapi bila berupa kekerasan, itu yang harus kita hindarkan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Irfan Abubakar, MA dalam paparannya yang berjudul “Upaya Mengatasi Konflik Atas Nama Agama di Indonesia” mengatakan, biasanya orang berpikir mengatasi konflik dengan memadamkan apinya setelah terbakar. Itu betul, tetapi yang lebih penting adalah mengelola potensi konflik  dan mencegahnya agar tidak terjadi dan berulang kembali. “Dibanyak kasus, aparat pemerintah biasanya meredam konflik dan mengamankan korban, tetapi belum terlihat upaya sistematis dalam mengelola dan mencegah terjadinya konflik kekerasan,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Myrna A. Safitri dalam paparannya yang berjudul “Upaya Mengatasi Persoalan Pasca Konflik Sengketa Lahan di Indonesia” mengatakan, konflik di bidang agraria umumnya (61 %) terjadi antara masyarakat dan korporasi, karena sebagian besar tanah diwilayah kawasan kehutanan dikuasai oleh korporasi. Untuk menyelesaikan konflik tersebut diperlukan reforma agraria dan system penyelesaian konflik yang mencakup : pencegahan, perbaikan kebijakan, penanganan, dan pemulihan.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *