IMG_6281

Serang-Banten, polkam,go.id, 22/10/2015. Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno, Kamis (22/10), membuka secara resmi Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, di Hotel Ledian,  Serang-Banten. Dalam sambutan, Rano Karno mengatakan, berbagai fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh kemerosotan ahlak  dan degragasi wasasan kebangsaan, seperti yang tercermin dari prilaku yang mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme dan liberalisme, sehingga menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah-mupakat, toleransi, persatuan, dan kesatuan. Berkaca dari persoalan tersebut, saya berpikir perlu segera dilakukan sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang lebih kongkrit dan nyata dengan format yang lebih dirasakan manfaatnya bagi bangsa. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jatidiri bangsa guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi, termasuk ancaman disintegrasi bangsa.

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan pembangunan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya diarahkan pada langkah-langkah kongkrit pemantapan dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, aktualisasi wawasan kebangsaan adalah merupakan partisipasi kebangsaan secara nyata oleh setiap warga negara dan komponen bangsa dalam membangun bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa ditengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif. “Untuk memantapkan wawasan kebangsaan perlu dilakukan beberapa pendekatan guna menggelorakan kembali semangat sumpah pemuda yang mengilhami rasa dan  sikap nasional yang tinggi dari anak bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Ir. Arief P. Moekiyat, M.T dalam Keynote Speechnya mengatakan, proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang cukup signifikan, antara lain : Pertama : Nilai-nilai Pancasila mengalami marjinalisasi, kurang dipedomani sebagai kaidah kebangsaan dan bahkan seolah-olah tidak diperlukan lagi; Kedua : Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masyarakat; Ketiga : Masih adanya generasi muda yang kurang peduli terhadap masalah ideologi dan kenegaraan, dan Keempat :  Kebebasan berlebihan yang memicu berbagai konflik di masyarakat. “Oleh karena itu, kata kunci dalam mengeliminasi permasalahan tersebut adalah melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan,” jelasnya. Melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan, diharapkan tercapainya jati diri bangsa yang memuat nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong-royong, religius, dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang  mencakup etos kerja/kerja keras dan prinsif tata pemerintahan yang baik yang bersumber dari empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Peran Generasi Muda dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila guna Meningkatkan Semangat Sumpah Pemuda”, merupakan forum yang keempat kalinya setelah sebelumnya diselenggarakan di Malang tanggal 13 Mei 2015,  di Bandar Lampung tanggal 5 Juni 2015, dan di Pontianak tanggal 12 Agustus 2015. Forum terselenggara atas kerjasama antara Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam dengan Pemprov Banten, Polda Banten, Korem 064/Maulana Yusuf, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Forum menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu : Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum DPP KNPI; Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Deputi Pencegahan, Pembinaan dan Deradikalisasi BNPT, dan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sedangkan jalannya forum dipandu oleh moderator : Rahmawati, S.Sos, M.Si, Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Forum juga dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I, II dan III Kementerian/Lembaga, Forkompimda Prov. Banten, SKPD terkait, Bakesbangpol dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Prov. Banten, perguruan tinggi, perwakilan Parpol, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan mahasiswa.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *