GNPF MUI 3

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Wiranto didampingi dengan Deputi I/Poldagri, Deputi VI/Kesbang, dan Plh. Deputi V/Kamtibmas bersilaturahmi dengan jajaran tokoh agama dari Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Banyak hal-hal yang dibicarakan terkait kondisi di Indonesia saat ini.

“Hari ini saya mendapatkan tamu istimewa di rumah dinas saya. Karena tamu ini teman-teman lama, terutama Habib Rizieq (Habib Riziq Shihab) yang sudah saya kenal sebelum tahun 2000 yang secara faktual bersama-sama mengamankan negeri ini menghadapi masalah global dan buruknya ekonomi dunia. Pertemuan ini kelanjutan hubungan silaturahmi dengan Habib, FPI dan GNPF,” kata Menko Polhukam Wiranto usai berbincang bersama di kediamannya, Jakarta, Kamis (9/2).

Menko Polhukam mengatakan, pertemuan tersebut membahas sikap tokoh ulama terhadap pemerintah Indonesia. Menurutnya, apa yang dilakukan Habib Riziq bersama para ulama hanya sebgaia ungkapan bahwa ada satu kesatuan umat islam yang ingin membantu negeri ini mewujudkan cita-cita nasional. “Tapi banyak yang memberikan satu pemahaman yang salah sehingga ada miskomunikasi antara pemerintah dengan para tokoh agama ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Sementara terkait masalah hukum, Menko Polhukam menegaskan bahwa hukum di Indonesia akan ditegakkan dengan adil, tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Karena saat ini pemerintah sedang membangun kebaikan untuk masyarakat dalam ketertiban dan keamanan. “Hukum akan ditegakan secara proporsional,” katanya.

Sementara itu, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, komunikasi yang sudah berlangsung lama namun sempat terhenti akhirnya berlanjut lagi. “Yang disampaikan Pak Wiranto sangat luar biasa yang mana perlu ditegaskan bahwa kami sudah bersahabat cukup lama. Makanya kalau belakangan komunikasi tersumbat dan terjadi kesalahpahaman, saya lihat pertemuan ini luar biasa, bisa mencairkan kebekukan,” katanya.

Dia menegaskan, FPI memiliki komitmen yang kuat tentang kebangsaan dan kenegaraan. Dikatakan, umat muslim di seluruh Indonesia memiliki tekad menjaga NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945. “Kami terkejut FPI disebut anti pancasila, anti kebangsaan, dan sebagainya. Tetapi Pak Wiranto melihat pandangan kami tentang NKRI tidak pernah berubah. Mudah-mudahan komunikasi ini semakin baik agar tidak terjadi lagi misunderstanding,” kata Habib Rizieq.

AKSI 11 FEBRUARI 2017
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai rencana aksi 11 Februari. Menko Polhukam menepis bahwa aksi tersebut akan membuat gaduh dan menakutkan. “Aksi tanggal 11 Februari yang isunya menakutkan masyarakat kita tepis bersama. Pada tanggal 11 Februari masyarakat dapat menjalani hari dengan kondisi yang aman, tertib.”

Menko Polhukam mengatakan, pemerintah mempersilahkan jika ada aksi namun. Namun, dia menegaskan bahwa tidak akan mentolerir aksi-aksi yang melanggar hukum. “Silahkan saja kalau ada aktifitas tapi jangan sampai ada pelanggaran hukum. Ikuti aturan yang ada. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi yang melanggar hukum,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Habib Rizieq mengatakan, FPI bersama tokoh islam lainnya akan tetap melaksanakan aksi pada tanggal 11 Februari mendatang. Namun karena dikhawatirkan akan ada gerakan-gerakan yang menjadi provokasi tidak sehat, maka aksi akan dipindah. Mengingat aksi tersebut dilaksanakan menjelang Pilkada. “Para ulama, tokoh ulama yang ikuti aksi itu akhirnya bersepakat untuk memindahkan lokasi aksi yang semula dari monas ke HI menjadi dzikir dan tausiyah nasional yang dilaksanakan di masjid Istiqlal,” katanya.

Dikatakan, pemindahan aksi ini untuk menghindari hal-hal yang negatif. Apalagi, pada saat itu akan ada kampanye dari dua pasangan calon. “Kami tidak ingin terjebak dalam kampanye ini. Jadi kami putuskan untuk digelar di masjid Istiqlal dan kami komitmen untuk tidak melanggar aturan dan undang-undang manapun,” kata Habib Rizieq.

Sementara itu, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan, tidak akan ada aksi long march pada tanggal 11 Februari. “Tidak akan ada long march. Jika ada maka itu di luar agenda GNPF dan kita menyerahkan itu pada aparat,” katanya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *