77

Semarang, deskwasbang.polkam.go.id, Indonesia merupakan negara yang secara faktual memiliki potensi yang sangat besar baik dari Sumber Daya Alam maupun potensi kulturalnya (multikultural). Namun potensi tersebut dapat menjadi sebuah ancaman jika Bangsa Indonesia melupakan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang tertuang dengan jelas dalam pembukaan UUD tahun 1945, khususnya pada alinea kedua, yaitu “dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Merujuk kalimat tersebut dapat disampaikan bahwa pada intinya tujuan akhir yang ingin dicapai bangsa Indonesia sebagai bangsa setelah merdeka adalah masyarakat adil dan makmur. Tetapi “founding fathers juga mengingatkan bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur harus didahului oleh Persatuan dan Kedaulatan, artinya tidak akan sampai ke masyarakat adil dan makmur kalau kita bangsa Indonesia tidak bersatu dan berdaulat terlebih dahulu.

Demikian dikatakan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesaatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Camat Wilayah Indonesia Timur Tahun 2017, di Hotel Crowne Plaza, Semarang (12/10/2017).

Lebih lanjut dikatakan, Hakekat ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang kini tengah dihadapi bangsa Indonesia bukanlah  ancaman yang bersifat konvensional (traditional threats) seperti invasi militer asing ke Indonesia tetapi sudah berubah menjadi ancaman yang bersifat non-traditional threats (multi-dimensi) seperti ancaman terorisme, narkoba, radikalisme, illegal human trafficking hingga serangan cyber.

Untuk itu, peran Camat dalam menangkal ancaman-ancaman tersebut sangat diperlukan, karena sebagai pemimpin terdepan masyarakat, Camat memiliki salah satu tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di wilayahnya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban dengan melakukan koordinasi bersama aparat keamanan di wilayahnya sesuai dengan tugas Camat yang tertuang pada dalam Pasal 225 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Guna menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan tersebut, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan Kepolisian (Kapolsek) dan pimpinan kewilayahan TNI (Danramil) di Kecamatan. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Kecamatan masih dalam pembahasan, sekalipun PP tersebut belum terbit, tugas koordinasi dengan instansi vertikal merupakan suatu keniscayaan bagi camat di wilayah kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, jelas Deputi VI/Kesbang.

Sementara itu Deputi/VI Kesbang mengatakan, kepada para camat disampaikan pula bahwa sebagai pemimpin di wilayahnya  Camat perlu memperkuat jati diri melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran Bela Negara agar dapat memperkuat ketahanan wilayahnya, sehingga tidak mudah disusupi oleh ideologi radikal dan penyakit masyarakat (narkoba).

Rapat Koordinasi Nasional Camat Wilayah Indonesia Timur Tahun 2017 yang mengangkat tema “Peran Strategis Camat Dalam Peningkatan  Pelayanan Publik dan Implementasi Koordinasi Wilayah Dalam Menjaga Keutuhan NKRI”. Acara tersebut dihadiri sekitar 500 Camat se-Indonesia Timur,.dan sekaligus Deputi VI/Kesbang Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat dapat penghargaan sertifikat selaku Narasumber langsung dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Hotel Crowne Plaza, Semarang.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *