IMG_5986

Jakarta, polkam,go.id, 25/8/2015. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, upaya pemulihan pasca konflik dapat dilakukan dengan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya rekonsilisasi dapat dilakukan dengan perundingan secara damai, pemberian restitusi dan/atau pemaafan. Upaya rekonsiliasi dapat melibatkan pranata adat, pranata sosial dan satgas penyelesaian konflik. Dalam setiap terjadinya konflik di berbagai daerah, pimpinan daerah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan tahap rekonsiliasi antar pihak yang berkonflik, namun disayangkan lebih banyak proses rekonsiliasi ini masih bersifat elitis. Rekonsiliasi hanya di tingkat pimpinan dan cenderung belum menyentuh masyarakat akar rumput. Rekonsiliasi seperti ini masih rawan dan belum kuat, sangat mudah terjadi konflik berikutnya, apabila rekonsiliasi tersebut tidak menyentuh penyelesaian sumber konflik secara tuntas.

Hal tersebut, dijelaskan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam,  Ir. Arief P. Moekiyat, M.T pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemantapan Pengelolaan Wilayah dengan tema “Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Kohesi Sosial Dan Kerukunan Antar Kelompok Demi Mewujudkan Masyarakat Damai Pada Wilayah Pasca Konflik Dalam Meningkatkan Rasa Kesatuan Bangsa”, di Ruang Nakula, Kemenko Polhukam. Kamis (17/9).

Lebih lanjut, Arief P. Moekiyat menjelaskan bahwa dalam menangani situasi pasca konflik, pemerintah juga melakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan kelanjutan dari tahap rekonsiliasi agar masyarakat dapat hidup normal, harmoni berdampingan antara pihak yang satu dengan lainnya. Upaya itu dapat dilakukan diantaranya dengan pemulihan psikologis korban, pembangunan sarana prasarana yang rusak, penguatan relasi sosial, dan peningkatan pelayanan pemerintahan.  “Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kedamaian masyarakat di wilayah pasca konflik, maka penanganan pasca konflik harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten,” tegasnya.

FGD yang pandu moderator Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Polhukam,  Drs. Subroto, MM, menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu : Guru Besar UIN Jakarta, Prof. DR. Bambang Pranowo, Guru Besar Sosiologi UI,  Prof. DR. Thamrin Amal Tamagola, dan  Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin. FGD juga dihadiri oleh 25 orang peserta dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, dan beberapa Pejabat Eselon II Kemenko Polhukam.

Terkait dengan permasalahan konflik sosial, Prof DR. Bambang Pranowo dalam paparannya berjudul “Menumbuhkan Sikap Inklusifisme dalam Pemahaman Teks Keagamaan dan Sikap Toleran dalam Beragama Pada Masyarakat Pasca Konflik, sebagai Upaya Pencegahan Konflik agama di Indonesia” mengatakan, pluralisme haruslah dimaknai sebagai potensi  untuk hidup bersama, sekaligus ada upaya untuk saling memelihara hak-hak  dan eksistensi keragamaman bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, dan politik.

Menanggapi hal tersebut, Prof. DR. Thamrin Amal Tamagola mengatakan bahwa konflik komunal dapat terbakar sewaktu-waktu bila dibiarkan dan tidak dibenahi dengan segera dan berkesinambungan bila kita tetap mau hidup berama dalam kerangka NKRI.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *