Kuliah Umum Menko Unhan 1

SENTUL – Dinamika ancaman di Indonesia saat ini sudah bergeser dari konvensional menjadi non konvensional. Sehingga dibutuhkan pemikiran baru untuk menghadapi ancaman tersebut dengan mengubah paradigma.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan dengan tema ‘Bela Negara dan Keamanan Nasional Untuk Keselamatan Bangsa’ di Sentul, Rabu (22/2). “Setiap negara perlu kerjasama, secara formal terlihat bekerjasama tetapi sebenarnya secara esensial setiap negara itu bersaing. Misalnya saja, sewaktu berbincang dengan Presiden Jokowi, Presiden mengatakan saat sesi photo dengan kepala-kepala negara atau pemerintahan, mereka bergandengan tangan tetapi sebenarnya itu di kanan kiri adalah saingan kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setelah pergantian pemerintahan dari Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, tentara Indonesia menempati tangsi-tangsi militer Belanda yang sebenarnya bertalian dengan kepentingan kolonial untuk mengamankan bisnis. Namun, saat ini, dinamika ancamannya sudah berubah. “Saat ini kita menghadapi ancaman yang non konvensional yaitu perang melawan narkoba, terorisme, illegal logging, illegal fishing, illegal mining. Dan kita tidak tabu untuk merubahnya,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Dijelaskan, dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo yaitu membangun dari pinggiran, maka sistem pertahanan Indonesia harus lebih kuat ke luar. Dikatakan, perlu dibangun basis-basis militer baru yang mendukung pemerataan penduduk, program transmigrasi, pertahanan wilayah perbatasan, program pembauran suku/agama, dan terbentuknya zona-zona ekonomi baru. “Adanya perubahan ancaman yang multidimensional ini maka pertahanan semesta perlu diwujudkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dia mengaku prihatin dengan kondisi saat ini, karena masalah pertahanan seolah-olah hanya menjadi tugas tentara dan polisi. Padahal, bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara.

Dikatakan, bela negara artinya membela ‘negara’, dimana di dalamnya terdapat wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Menurutnya, dibutuhkan kesadaran warga bahwa mereka memiliki negara ini, bersedia membela, dan berani introspeksi atau koreksi diri dan pemerintah dengan cara-cara yang baik. “Saya usulkan dan sudah disetujui Presiden, bahwa Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) akan dioptimalkan perannya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan upaya-upaya bela negara,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Disamping itu, Menko Polhukam juga menyampaikan kebijakan-kebijakan lainnya, antara lain dengan membentuk Badan Siber Nasional dan beberapa satuan tugas (satgas), seperti Satgas Pro-A-Pro (Penanganan Provokasi, Agitasi, dan Propaganda), guna meredam berita bohong (hoax) atau black news. “Tugas utama satgas tersebut adalah melawan semua opini negatif, mulai dari melacak sumbernya hingga proses hukum,” ujar Wiranto.

Dalam kesempatan kuliah umum tersebut, para mahasiswa dan dosen tampak sangat antusias dalam menyimak materi kuliah umum Menko Polhukam. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Wiranto juga menyampaikan kondisi terkini menyangkut kebijakan pemerintah, khususnya Menko Polhukam, terkait dengan Program Bela Negara.

Kedatangan Menko Polhukam diterima langsung oleh Rektor Unhan Letjen I Wayan Midhio didampingi tiga wakil rektor, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Laksda Amarulla Octavian, Plt Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP), Kepala LP2M Unhan, Kepala LP3M Unhan, dan pejabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Unhan menyampaikan secara runut kemajuan universitas mulai 2009 hingga status akademik mendapat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) “A” dan sejumlah prestasi yang diraih para dosen dan mahasiswa Unhan.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *