IMG-20151123-WA0007

Mojokerto , deskwasbang.polkam.go.id, Kamis (19/11/2015)  Kesadaran bela negara perlu dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Bela negara sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, sehingga Bangsa Indonesia bisa merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tersebut dari rongrongan dan ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing. Upaya bela negara tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi juga dilakukan non-fisik. Apapun profesinya yang dijalani, kita dapat membela negara dan berpotensi menjadi “pahlawan/ pejuang”. Urusan bela negara bukan urusan TNI saja, tetapi menjadi urusan seluruh Warga Negara Indonesia. Bela negara memiliki nilai dasar yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal untuk bela negara.

Pendidikan Kader Bela Negara oleh Kemhan tahun 2015 bersifat sukarela dan bukan wajib militer, mengingat materinya tidak terkait militerisme, serta bukan upaya militerisasi sipil seperti dikhawatirkan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Upaya yang dilakukan pemerintah, baru sebatas peningkatan kesadaran atas tanggung jawab warga negara kepada negara tentang kesadaran bela negara. Pemerintah belum berpikir mewajibkan seluruh masyarakat untuk bela negara dalam bentuk “wajib militer” yang memang harus diatur dengan UU tersendiri. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan Bela Negara adalah sangat penting dan harus mulai diajarkan secara proporsional sejak usia anak-anak/tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi, dan bahkan sampai dewasa. Kesadaran Bela Negara merupakan salah satu output dari pemantapan wawasan kebangsaan.

Demikian, materi tentang Pengetahuan Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Ir. Arief P. Moekiyat, M.T sebagai salah satu narasumber pada kegiatan  Diklat Pembentukan Kader Pembina/Pelatih Bela Negara dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober s.d. 23 November 2015 dan diikuti oleh 310 peserta yang terdiri dari utusan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Mojokerto.

Lebih lanjut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyampaikan “Dunia terus berubah dengan segala pengaruhnya, namun satu hal yang harus dipegang teguh yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, kita juga perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa yang luhur dan terhormat, meningkatkan semangat dan etos kerja. Kita harus mampu melaksanakan internalisasi patriotisme dan pemantapan Wawasan Kebangsaan, serta kita semua hendaknya dapat mendukung dan mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kita semua hendaknya dapat meningkatkan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman, dan khusus menghadapi Pilkada Serentak tahun 2015 di Jawa Timur. Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, Partai Politik, dan Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam upaya mensukseskan Pilkada Serentak. Selain itu Bakesbangpol hendaknya berperan membantu menyosialisasikan dan meluruskan isu yang berkembang di masyarakat, bahwa pembinaan kesadaran bela negara sama sekali bukan wajib militer dan atau “militerisasi” ujarnya pada didepan seluruh Calon Kader Pembina/Pelatih Bela Negara se-Jawa Timur.

Kegiatan Diklat Pembentukan Kader Pembina Bela Negara dilaksanakan dengan metode indoor (ceramah, pembekalan, dan games) dan outdoor (apel, olahraga, games, outbond, baris-berbaris, dll). Kegiatan pembekalan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan dan latar belakang, diantaranya Kemenko Polhukam (Deputi VI/Kesbang),  Kemendagri (Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Pol dan PUM), Akademisi (Rektor UPN dan Rektor Unindha), dll, sedangkan pelatih umumnya berasal dari Garnisun Tetap III/Surabaya. Penyelenggaran pendidikan kader pembina bela negara ini dilaksanakan atas kerjasama Kemhan dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur yang disupervisi oleh Kemenko Polhukam dan Kemdagri.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *