IMG_5859

Pontianak, polkam,go.id, 12/8/2015. Dalam mendukung pemantapan wawasan kebangsaan serta Revolusi Mental dan karakter bangsa, Kemenko Polhukam bersama instansi terkait sepakat untuk menggelorakan kembali “Pancasila adalah kita” yang menjadi milik seluruh warga negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman dan adanya dinamika secara internal. Oleh kaarena itu, Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan sebagai ideologi negara harus menjadi pedoman, penggerak, pengarah, dan pemersatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, berbagai nilai-nilai baru karena dampak globalisasi sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat kita terima, namun apabila nilai-nilai tersebut bertentangan, maka secara tegas harus kita tolak dan bahkan harus kita basmi dari bumi pertiwi yang kita cintai, antara lain ideologi radikal, terorisme, dan narkoba.

Demikian dikatakan Menko Polhukam dalam Keynote Speechnya yang dibacakan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Ir. Arief P. Moekiyat, M.T. pada acara Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Pemprov. Kalbar, Rabu, 12 Agustus 2015.  Forum yang dipandu oleh Moderator : Dr. Firdaus (Dosen Universitas Tanjungpura) menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: Prof. Dr. Siti Zuhro, MA, (Peneliti LIPI), Dr. Markus (Dosen Universitas Tanjungpura), dan Kolonel Kav. Bambang Supardi (Paban Ster Kasum Mabes TNI)

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH, yang diwakili Asisten I Sekda Kalbar Drs Sumarno, dalam sambutannya pada saat membuka forum mengatakan,  Pencasila bukanlah milik orang lain, Pancasila adalah milik kita semua sebagai Warga Negara dan Bangsa Indonesia. Pancasila adalah milik kita sejak awal, sebagaaimana secara tegas dikatakan oleh  Proklamator Bangsa Ir. H Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1946 dalam rangka Peringatan Hari Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, khususnya dalam mencapai tujuan kehidupan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, kita pasti berhadapan dengan berbagai tantangan dan rintangan yang tidak mudah. Pesatnya kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi seringkali menjadi media bagi pihak-pihak tertentu untuk melemahkan komitmen dan semangat bangsa kita dalam membangun kemadirian dan karakter seluruh anak bangsa yang berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, terjadinya peristiwa anarkis yang menggangu harmoni kehidupan sosial masyarakat di wilayah Timur Indonesia beberapa waktu lalu dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik perlu diselesaikan akar masalahnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa adanya aksi individu atau kelompok tertentu yang mencoba mengenalkan dan menghidupkan kembali Ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam rumusan Pancasila merupakan peringatan bagi kita semua, bahwa telah terjadi degradasi nilai-nilai, semangat, dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, negara harus hadir diseluruh wilayah Indonesia, yaitu dalam bentuk penyediaan dan pemenuhan fasilitas sarana  dan sarana kebutuhan masyarakat, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan, khususnya  bagi masyarakat yang tinggal diperbatasan dan terpencil.

Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Meningkatkan Wawasan Kebangsaan melalui Implementasi “Pancasila Adalah Kita” guna mendukung persatuan dan kesatuan bangsa” merupakan forum yang ketiga kalinya setelah dilaksanakan di Malang, Jawa Timur tanggal 13 Mei 2015 dan di Bandar Lampung tanggal 5 Juni 2015. Forum terselenggara atas kerjasama Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam dengan Pemprov. Kalbar, Polda Kalbar, dan Kodam-XII Tanjungpura. Acara forum dihadiri oleh sekitar 125 orang peserta dari unsur TNI/Polri, unsur Sekda dan Dinas Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Parpol, Ormas, dan LSM.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *