_MG_5362

Rakornas Bidang Kesatuan Bangsa di Hotel Royal Kuningan Jakarta, tanggal 11 November 2015 dibuka oleh Bapak Menko Polhukam, Luhut B. Pandjaitan. Dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan sekitar 100 orang terdiri atas peserta dari perwakilan masing-masing Kedeputian, wakil dari K/L, Anggota Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan,  Kaban Kesbangpol dan Kepala Bappeda Provinsi dari 34 Povinsi dan perwakilan dari Kesbangpol Kabupaten/Kota. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Soedarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Drs. Purwadi Sutanto, M.Si, Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Drs. Wariki Sutikno, MCP, Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas, Imam Rokhani, Dit. Bela Negara Ditjen Pothan, Kemhan, dan moderator Laksda TNI Drs. Agus Setiaji, S.AP, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional.

Dalam sambutannya Menko Polhukam menyatakan:

Esensi dari persatuan adalah bagaimana kita teguh dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati bersama.

Beberapa situasi keamanan yang perlu diwaspadai adalah :

  • Radikalisme, menjadi masalah serius disebabkan karena kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan
  • Narkoba adalah sebuah masalah serius karena merusak generasi muda Indonesia
  • Penambangan dan penangkapan ikan ilegal serta penyelundupan manusia
  • Laut Cina Selatan dan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan penguatan jati diri bangsa adalah :

  • Upaya-upaya perbaikan fundamental di berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi, yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Kita akan melihat Indonesia yang lebih baik dalam 1-2 tahun kedepan.
  • Mendorong langkah dan kebijakan untuk peningkatan wawasan kebangsaan dan penguatan jati diri bangsa guna meningkatkan kesatuan bangsa dan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Hal ini penting untuk menangkal ancaman paham-paham radikal and ekstrim. Langkah tersebut antara lain:
    • Pembentukan dan optimalisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 (yang baru terbentuk di 24 Provinsi dan 39 Kab/Kota).
    • Sosialisasi nilai-nilai Pancasila ke berbagai lapisan masyarakat dalam rangka mendukung gerakan nasional revolusi mental yang mencakup nilai-nilai yaitu integritas, etos kerja, disiplin dan gotong royong
    • Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dalam Kurikulum 2013.
  • Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan baik, namun semua itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak membangun SDM yang nasionalis, yang memiliki jiwa cinta tanah air.
  • Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar, berpeluang terdisintegrasi manakala tidak mampu membuat persatuan. Namun pendiri bangsa ini telah membuat lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan bendera nasional, hal ini lah yang membuat seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama menjadi satu dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia.
  • Kata kunci dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa adalah bahwa kita harus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memiliki pemahaman yang sama bahwa masalah wawasan kebangsaan menjadi satu hal yang penting.

Peserta Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa bersepakat :

  1. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia wajib diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Setiap elemen bangsa hendaknya mampu meningkatkan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, terlepas dari perbedaan etnis, ras, agama, dan golongan, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Aparatur di daerah merupakan ujung tombak yang akan menjadi penopang dan perekat dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan mendukung serta mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
  4. Perlu memantapkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka sinergitas program kesatuan bangsa yang mencakup Wawasan Kebangsaan, Memperteguh Kebhinnekaan, Kewaspadaan Nasional, dan Bela Negara. Untuk itu, perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari APBN dan APBD.
  5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, dilakukan melalui pelaporan secara rutin dan berjenjang.
  6. Program “Pancasila Adalah Kita” yang telah berjalan pada tahun 2015, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dalam upaya mensosialisasikan dan menginternalisasi kembali nilai-nilai Pancasila.
  7. Penyelenggaraan sosialisasi Pancasila merupakan tanggung jawab seluruh unsur masyarakat dan Pemerintah dengan menjadikan para pemimpin baik formal maupun non formal sebagai teladan/panutan.
  8. Pemerintah berfungsi sebagai pengarah dan fasilitator, serta diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan untuk mendukung implementasi sosialisasi Pancasila.
  9. Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman.
  10. Mendukung rencana pemerintah membentuk instansi vertikal di daerah yang menangani urusan pemerintahan umum.
  11. Kesepakatan ini memerlukan tindak lanjut secara konsisten, terpadu dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.