g

Desk Wasbang – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI dalam hal ini Kedeputian VI/Kesbang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengadakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional yang dilaksanakan di Aula Maya Datar Komplek Kantor Pemda Purwakarta pada Kamis (14/9/2017).

Forum bertemakan “Peran Strategis Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”

Deputi VI/Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam, Arief P Moekhiyat, yang mewakili Menkopolhukam dalam sambutannya mengatakan, forum ini dilaksanankan sebagai cara mencari solusi dalam menghambat semakin turunnya persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.  Ormas telah menunjukkan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Dengan jumlah mencapai 344.039 buah (Data Kemendagri) peran dan posisi ormas sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan, saling bahu membahu bersama pemerintah dan komponen bangsa lainnya.

Kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini dalam dinamika berbangsa dan bernegara yang berkembang di dalam masyarakat, terdapat kecenderungan semakin menurun dan mundurnya tingkat derajat persatuan dan kesatuan anak bangsa. Memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa seakan berbanding lurus dengan kurang diperhatikan falsafah dan dasar negara Pancasila oleh sebagian dari masyarakat bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah sudah menetapkan Perpres No 54 tahun 2017 tentang UKP PIP. Jelas Deputi VI/kesbang.

Sementara itu Deputi VI Kesbang mengatakan, Kondisi melemahnya pondasi kebangsaan tersebut tampaknya menjadi lahan subur munculnya berbagai ancaman, salah satunya adalah kian terkikisnya kerukunan bangsa serta perkembangan aksi-aksi intoleransi dan paham radikalisme yang apabila dibiarkan dapat menjadi bibit munculnya terorisme. Disamping itu, juga mulai merebak politik identitas yang berpotensi mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat kita menjelang Pilkada serentak pada tahun 2018, serta masifnya penyebaran berita Hoax (berita bohong/fitnah dan ujaran kebencian) yang dapat menimbulkan “adu domba” diantara masyarakat.

Dalam perkembangan ancaman tersebut, ormas memiliki peran yang signifikan. Artinya disamping ada ormas yang menjadi solusi pembangunan, nyata-nyata terdapat Ormas yang justru menjadi masalah dalam pembangunan, diantaranya adalah ormas yang kerap menyebarkan kebencian, aksi intoleransi dan radikalisme, serta ikut menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jelas Deputi VI/kesbang.

Dalam upaya pengelolaan Ormas, kita telah memiliki UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun tampaknya UU tersebut tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum  yang ada. Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan konstitusional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas guna mengisi keterbatasan-keterbatasan hukum pada undang-undang Ormas sebelumnya, sebagai langkah cepat ditengah kemendesakan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Ormas yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. ujarnya dihadapan jajaran Muspida, Tokoh Masyarakat dan Puluhan Perwakilan Ormas se-Purwakarta

 Diketahui, dalam forum tersebut juga digelar Deklarasi Anti Intoleransi dan Radikalisme yang di bacakan oleh Bupati Purwakarta H Dedy Mulyadi SH yang langsung penandatanganan diantaranya oleh sejumlah FORKOPIMDA beserta Komponen Organisasi Masyarakat Purwakarta. Serta diskusi dengan menghadirkan narasumber diantaranya Guru Besar FHUI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Asisten Deputi Materi Hukum Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Heni Susila Wardoyo, SH, MH, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH serta moderator R. Rudy Gandakusumah, SH, MH, dengan jumlah peserta sekitar 250 orang yang terdiri dari jajaran Muspida, Tokoh Masyarakat dan Puluhan Perwakilan Ormas se-Purwakarta.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *