hmi8

Depok, deskwasbang.polkam.go.id. Upaya membangun bangsa tidak terlepas dari adanya ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti Ancaman terorisme (lokal dan internasional), Serangan Siber dan Spionase, Kejahatan lintas batas Negara, Separatisme, Fundamentalisme, Korupsi dan kejahatan korporasi, Politik dan keamanan regional (Asia Pasifik), Perilaku intoleransi, Narkoba, Pornografi, Pergaulan bebas, Provokasi, agitasi, dan propaganda (Sosmed). Sebagian besar ancaman tersebut berhubungan dengan pelemahan aspek Modal Manusia (Modal Sosial, Modal Moral, Modal Psikologis) Bangsa

Demikian, pernyataan yang disampaikan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat, pada acara Sekolah Pimpinan Himpunan Mahasisa Islam (SEKPIM HMI) Pengurus Besar Himpinan Mahasiswa Islam dengan topik “ Perppu Ormas dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, di Gedung Graha Insan Cita, Depok. (Kamis 7/12/2017).

Terkait dengan ancaman bangsa, Bapak Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 2017 menyatakan, “Jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, gerakan radikalisme, gerakan terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber”

Disamping ancaman tersebut, Deputi VI/Kesbang mengatakan bahwa terdapat Empat Tantangan yang cukup mengemuka akhir-akhir ini, diantaranya:

  1. Pemahaman dan penghayatan terhadap Empat Konsensus Dasar Bangsa masih rendah;
  2. Masifnya penyebaran berita Hoax (berita bohong/fitnah dan ujaran kebencian);
  3. Terkikisnya kerukunan bangsa serta perkembangan aksi-aksi intoleransi dan paham radikalisme;
  4. Mulai merebak politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa disinyalir meningkatnya sikap intoleransi dipicu akibat masuknya ideologi radikal transnasional melalui ormas yang berdampak pada aktivitas ormas dalam mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham Atheisme, Komunisme/ Marxisme-Leninisme, Situasi tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan ideal keberadaan ormas, yaitu:

  1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
  2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  3. Menjaga Nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  4. Melestarikan dan Memelihara Norma, Nilai, Moral, Etika, dan Budaya yang Hidup dalam Masyarakat;
  5. Melestarikan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  6. Mengembangkan Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong, dan toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat Menjaga, Memelihara, dan Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

Berdasarkan data Kemendagri (6 Juli 2017) saat ini jumlah ormas di Indonesia mencapai 344.039 yang terdiri dari: 370 Ormas terdaftar di Kemendagri, 71 Ormas terdaftar di Kemlu, 7.226 Ormas terdaftar di Pemprov, 14.890 Ormas terdaftar di Pemkot/Pemkab, 321.482 Ormas terdaftar di Kemenkumham.

Dengan jumlah ormas yang sangat besar serta di tengah tantangan, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan terobosan untuk mengembalikan kembali posisi dan peran strategis Ormas menjadi garda depan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, jelas Deputi VI/Kesbang.

Sementara itu Deputi/VI Kesbang mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk melindungi bangsa dari berbagai Ancaman dan Tantangan Bangsa, khususnya terhadap Ormas tertentu yang secara nyata INGIN MENGGANTI Ideologi Pancasila yang sekaligus merupakan Dasar Negara. Sepanjang NKRI berdiri tegak, maka pada prinsipnya Pancasila dan UUD 1945 selalu menyertainya. Saat ini masyarakat luas sudah semakin cerdas untuk menolak kelompok-kelompok yang membawa paham Radikal dan Terorisme, serta paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Disamping itu, Ormas juga berperan dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Sebagai informasi skor IDI kita pada tahun 2013 adalah sebesar 63,72, kemudian meningkat menjadi 73,04 pada tahun 2014, lalu turun menjadi 72,82 pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2016 kembali turun menjadi 70,09. Berdasarkan skor IDI tersebut maka tingkat demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang, Untuk itu peran ormas, khususnya HMI sangat strategis dalam upaya penguatan demokrasi yaitu: Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada  Serentak 2018, Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat, Memberi kontribusi ikut menjaga stabilitas politik dan keamanan yang dinamis, Sebagai wadah Kaderisasi calon calon Pemimpin Bangsa di masa depan. Jelas Deputi VI/Kesbang.

Sebagai penutup Deputi VI/Kesbang mengatakan, bahwa kegiatan Sekolah Kepemimpinan ini adalah upaya HMI untuk membentuk kader-kader pemimpin masa depan, untuk itu Kepemimpinan Menko Polhukam Bapak Wiranto memberikan konsep yaitu S-T-M-J

  1. S – Sadar bahwa jabatan itu adalah anugerah dari Allah dan pemberian rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat
  2. T- Tahu apa yang harus dilakukan, tahu masalah dan tahu cara mengatasinya
  3. M – Mau dan Mampu melakukan aksi dan eksekusi tanpa ragu-ragu
  4. J – Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada Organisasi.

Sekolah Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (SEKPIM HMI) diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpinan Mahasiswa Islam yang diikuti 48 peserta berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 10 Desember 2017 dengan rangkaian 24 materi yang diisi oleh 45 pembicara nasional, baik praktisi maupun akademisi. Pembicara sebelumnya adalah Menteri ESDM Ignasius Jonan yang memberikan materi tentang energi yang berkeadilan, kegiatan ini diakhiri dengan melakukan foto bersama peserta SEKPIM HMI.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *