IMG_20160323_142848

Jakarta, deskwasbang.polkam.go.id, Bangsa Indonesia adalah majemuk yang memiliki keragaman dan perbedaan agama dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, karena para pendiri bangsa telah mewariskan 4 Konsensus Dasar Bangsa. Akar masalah radikalisme yaitu: pemahaman agama yang tidak benar, ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi (kemiskinan), dendam, kebijakan yang diskriminatif, residu kebebasan era reformasi maupun kebijakan otonomi daerah, lemahnya pemahaman Pancasila, dan kurangnya dialog antar umat beragama.

Demikian diungkapkan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat, dalam paparanya  saat menjadi narasumber dalam acara Kegiatan Forum Diskusi Aktual  yang diselenggarakan Kemendagri, 23 Maret 2016, di Kantor PBNU, Kramat Pela, Jakarta Timur.

Berdasarkan paparan yang disampaikan, Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Arief P. Moekiyat, dijelaskan bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme dapat dilakukan dengan strategi Soft Approach, yaitu melalui Program deradikalisasi baik didalam maupun diluar lapas dan Program kontra propaganda (pencegahan) bekerjasama dengan ormas keagamaan serta tokoh masyarakat dan media literiasi dengan menghapus konten negatif dan membuat website positif seperti damailahindonesiaku.com, jalandamai.org serta website BNPT) dan strategi Hard Approach, yaitu dengan kegiatan intelijen, preventif, penindakan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan hukuman.Peningkatan kerjasama intelijen melalui koordinasi K/L terkait (BNPT, BIN, Densus 88, PPATK, BAIS) dan koordinasi dengan lembaga internasional. Selain itu Pemerintah saat ini bersama dengan DPR akan merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan BNPT juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme lintas K/L (terdiri dari 17 Kelompok Kerja), dimana ada 4 Pokja yang terkait dengan pencegahan terorisme berbasis agama.

Untuk mewujdukan hal tersebut diperlukan  sinergitas antara Pemerintah dan ormas dalam membangun kesiagaan bangsa yang memiliki kemampuan deteksi dini terhadap munculnya ideologi radikal dan terorisme. PB-NU bersama ormas islam lainnya diharapkan dapat mensosialisasikan ajaran Islam yang damai, toleran, dan moderat dengan merangkul ulama, tokoh masyarakat serta stakeholders lainnya untuk dapat melakukan dialog lintas agama dengan ormas/kelompok agama yang berpotensi radikal.

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor PB-NU, Jl. Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat pukul 13.00 s.d. 17.30 WIB, dengan tema: Deradikalisasi Berbasis Agama. Kegiatan FDA diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari Perwakilan Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kemdagri, Polri, BIN, Ormas dan Lembaga Keagamaan.

Sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Sekjen PB-NU (Dr (Hc). Helmy Faishal Zaini, ST, M.Si), Deputi VI/Kesbang, Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri (Budi Prasetyo, SH, MM), dan Direktur Deradikalisasi BNPT (Prof. Irfan Idris) dengan moderator Wasekjen PBNU (Imam Pituduh).

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *