POLHUKAM - Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

KEMENKO POLHUKAM MENDUKUNG UPAYA PELARANGAN FILM “SENYAP”

IMG_20150421_121823

Deputi VI/Kesbang didampingi Asdep 4/VI Kesbang menghadiri Dialog Antar Pihak yang diadakan oleh LSF dalam rangka membahas ijin edar Film Senyap, di Lembaga Sensor Film pada tanggal 21 April 2015.

Kegiatan dialog dilatarbelakangi atas surat Komnas HAM yang mendukung peluncuran dan pemutaran film Senyap dalam rangka pengungkapan dan penyelesaian pelanggaran HAM. Sebelumnya Film Senyap telah ditolak seutuhnya oleh Lembaga Sensor Film untuk diedarkan ke publik melalui Surat LSF kepada Komnas HAM Nomor 2443/LSF/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan alasan bahwa: (1) Film Senyap secara naratif mengisahkan “pembantaian” orang-orang PKI di Sumatera Utara pada tahun 1965/1966 ; (2) Secara tersirat film Senyap mengarahkan penonton untuk bersimpati kepada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan ketegangan sosial politik dan melemahkan ketahanan nasional. Pelarangan oleh LSF tersebut mendapat protes dari Komnas HAM dan perlu dilakukan dialog dengan instansi terkait.

Dialog antar pihak melibatkan Komnas HAM, LSF, Kemdikbud (tidak hadir), Badan Ekonomi Kreatif (tidak hadir), Badan Perfilman Indonesia, Dewan Kesenian Jakarta, Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, dan Kemenko Polhukam pada tanggal 21 April 2015.

Kegiatan dialog diawali dengan pemutaran Film Senyap yang berdurasi 99 menit di auditorium pemutaran film Lembaga Sensor Film, Lantai 8 Gedung Film. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan dialog di Ruang Sidang Lembaga Sensor Film lantai 7 Gedung Film.

Dialog dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Sensor Film didampingi Wakil Ketua dan para anggota Lembaga Sensor Film. Hadir sebagai narasumber yaitu Kemenko Polhukam yang diwakili Deputi VI/Kesbang dan Komnas HAM bersama perwakilan dari Badan Perfilman Indonesia, Dewan Kesenian Jakarta, Komite Film Dewan Kesenian Jakarta yang dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM bidang Pendidikan dan Penyuluhan Sdr. Mohammad Nur Khoiron.

Beberapa hal disampaikan Deputi VI/Kesbang mengenai film Senyap yaitu:

  1. Memiliki pandangan yang sama dengan LSF dimana film Senyap sangat subyektif, provokatif, materinya tidak berimbang, dan memiliki potensi menyudutkan pihak tertentu (pemerintah dan TNI) yang pada akhirnya dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga layak untuk ditolak karena bertentangan dengan TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966.
  2. Film Senyap yang disponsori oleh pihak asing merupakan bentuk ancaman non militer (bidang sosial budaya) yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Potongan-potongan cerita film tentang kejahatan kemanusiaan ini belum tentu mengandung kebenaran dan tidak terlepas dengan peristiwa G30S/PKI yang merupakan upaya kudeta terhadap Pemerintahan yang sah.
  3. Rekonsiliasi sebagaimana diinginkan oleh Anggota Komnas HAM bisa dilakukan dalam bentuk yang lain, dan bukan penayangan film yang berpotensi menimbulkan adu domba di tengah masyarakat dan tidak mendidik. Ruang demokrasi yang diberikan bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi tetap ada koridor hukum yang harus ditaati.
  4. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme tetap berlaku di Indonesia.

Pada akhir dialog disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

  1. Film Senyap merupakan film yang provokatif, materinya tidak berimbang, dan memiliki potensi menyudutkan pihak tertentu (pemerintah, khususnya TNI dan Polri) yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  2. Penolakan dari LSF terhadap film Senyap merupakan keputusan yang tepat dan perlu didukung oleh pemerintah.

Jakarta, 2 Mei 2015

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

KEMENKO POLHUKAM MENDUKUNG UPAYA PELARANGAN FILM "SENYAP"