POLHUKAM - Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Kebijakan Publik

kebijakan-publik

Salah satu tugas pemerintahan yang  penting, namun juga cukup sulit adalah membuat kebijakan publik (Public Policy Making), dan apalagi membuat kebijakan yang serasi dengan kebijakan-kebijakan lain (Mutually Consistent Policies).

Memasuki Era Reformasi, juga harus memperhatikan apa yang masih baik dan bisa dilanjutkan dari Era Masa Lalu (Orde Baru).

Pada umumnya di semua negara, Kebijakan Publik dirumuskan dalam PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Sedangkan proses membuat peraturan perundang-undangan (Law making process) dari tingkat Pusat s/d Daerah, yaitu UU, PERPU, Peraturan Pemerintah (PP), PERPRES, PERMEN, serta PERDA, PERGUB, PERBUP dan PERWA, dengan legal drafting, juga merupakan proses yang tidak mudah. Misalnya menyusun RUU, harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan DPR-RI agar menjadi UU yang bisa berlaku dan mengikat semua pihak, dimana nuansa politik akan ikut mewarnai keputusan kebijakan publik tersebut. Inisiatif dari Pemerintah untuk menyusun draft peraturan per-UU-an, dipersiapkan oleh K/L teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Secara sederhana, proses penyusunan kebijakan publik dimulai dengan “Identifikasi Masalah” dan kemudian dicari solusi pemecahannya. Langkah pertama adalah meneliti keadaan yang ada selengkap mungkin (Policy Research), antara lain Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian yang seksama, maka langkah kedua adalah merumuskan “kebijakan” (Policy Formulation), dan tingkat peraturan perundang-undangannya (seperti UU, Perpu, PP, Perpres atau Peraturan Menteri) yang tepat untuk ditetapkan (Policy Decision). Langkah Ketiga adalah direncanakan lebih rinci untuk pelaksanaannya (Policy Implementation). Selanjutnya Langkah Keempat dilakukan “Evaluasi” dari pelaksanaan tersebut, apakah mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak (Policy Evaluation) dan dilakukan perbaikan dalam aksi nyata di lapangan agar sesuai maksud dan tujuan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Dalam praktek aktivitas sehari-hari dapat digunakan rumus dasar PDCA (Plan, Do, Check and Action).

Untuk itu, pembuatan kebijakan publik saat ini, Bukan “Ubah Asal Ubah” atau Asal Mengadakan Kebijakan Baru, namun tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah dan perkembangan lingkungan strategis, serta tantangan yang akan dihadapi untuk menyempurnakan kebijakan yang lama, dalam membuat terobosan-terobosan baru (Out of The Box) agar ada inovasi baru. Hasil KEBIJAKAN PUBLIK yang cepat, tepat dan benar, dapat segera dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas keamanan yg dinamis, serta terjaminnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Semoga bermanfaat.

(Deputi VI/Kesbang-Arief PM)

Kebijakan Publik