POLHUKAM - Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Arahan Bapak Presiden RI kepada Para Pejabat Eselon II, 7 Juni 2016

RKP-II

Sekarang era persaingan. Semua negara pada posisi tertekan. Bukan saja tertekan dari internal tapi juga eksternal. Perubahan satu negara akan berdampak ke negara lain.

Misalnya, referendum UK untuk keluar atau tidak dari EU itu saja sudah membuat goncang. Jadi bukan saja pengaruh antar negara tapi juga pengaruh kawasan Hanya dua:intinya: keterbukaan dan kompetisi. Coba saja kita lihat.Ada blok Cina dengan RCEP ada blok Amerika TPP juga EU. Kita harus ikut semua blok. Bisa saja kita tidak ikut tapi perdagangan kita dipajaki 20 persen. Kalau saya tidak ragu-ragu. Masuk semua.

Kita masuk asean economic comunity. Di gambar kita memang gandeng-gandeng. Tapi mereka juga kompetiror kita

Indeks daya saing global kita di bawah Singapur, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Padahal kita negara besar. Peringkat kita di ease of doing business 109. Vietnam saja 90. Kunci ini ada di bapak ibu. Tidak ada yang lain. Di perijinan terutama.

Saudara dikumpulkan karena saudara-saudara adalah kunci. Baik daya saing maupun ease of doing business. Percuma kebijakan kita buat tapi kalau implementasi tidak dilakukan oleh direktur-direktur dan oleh para asdep. Tidak akan terlaksana.

Misalnya SIUPP. Saya pernah datangi kantor yang buat SIUPP. Kenapa harus selesai berhari-hari. Ada yng salah. Maka, saya datang. Coba saya mau minta izin, ini syaratnya. Saya tanya, Berapa hari? Seminggu. Kalau cepet 3 hari. Maka saya coba minta ketikkan SIUPP. Cuma satu lembar. Isinya cuma nama perusahaaan, alamat, pemilik dan sebagainya. Ternyata, selesai hanya dua menit. Kenapa tidak bisa langsung diberikan? Kenapa kita tidak percepat pelayanan itu. Saya minta yang seperti ini dikontrol bapak ibu. Buktikan bahwa sebenarnya kita bisa cepat. Hanya dua menit kenapa berhari-hari. Tapi dijawab petugas, ” Yang lama yang di lantai 3 Pak.” Siapa? “Pak Kepala. Kan surat itu ada yang tandatangan.” Lha, tanda tangan kan hanya satu detik. Kenapa harus berhari. Ini yang harus dikontrol.

Ini yang harus diubah kalau mau ease of doing business kita bagus. Saya targetkan di indeks 40. Kerja memang harus begitu. Kalau tida, kita ditinggal negara-negara lain.

Berkaitan dengan anggaran APBN. Jangan buat banyak program. Dulu di DKI ada 50 ribu Item. Bagaimana kontrolnya? Bagi saya, cukup 2 dan 3 tapi berkualitas.

Dalam program, hindarkan kata-kata bersayap yang terlalu banyak. Misalnya: “pemberdayaan” petani, “Pengembangan” lapangan atau”Peningkatan” UKM, dan sebagainya. Langsung saja.Untuk pemberdayaan petani ya beli bibit, beli pupuk, beli traktor. Poinnya jelas. Sehingga kontrolnya lebih mudah.

Saya tidak mau yang hadir di sini ada yang kena masalah. Peraturan kita sederhanakan. Saya perintah Mendagri, sekitar 3000 perda yang bermasalah itu hilangkan semua. Tidak perlu pakai kaji-kajian. Tambah lama lagi.

Stop membuat regulasi. Banyak pejabat yang buat peraturan tapi mengenai mereka sendiri. Buat satu dua tiga saja, tapi dengan kualitas yang baik. Kecuali untuk peraturan yangmenyederhanakan atau mempercepat. Tapi kalau tambah rumit: stop.

Jangan nambah lagi kantor-kantor juga kewenangan-kewenangan. Kita perbaiki saja yang sudah ada.

Agar belanja modal diperbesar. Belanja barang dikurangi. Belanja sosial dikurangi. Semuanya diarahkan kepada belanja modal yang produktif.

12 thn yang lalu APBN kita 459 triliun sd 500 triliun. 10 tahun 1000 triliun. Sekarang 2000 triliun. Apakah kapasitas produksi modal kita naik? Ternyata tidak. Ada kesalahan dimana? Kesalahan ada di belanja. Belanja modal kita hanya sedikit, itupun yang tidak produktif. Misal membangun kantor mewah, mobil dinas, meubel import. Ini yang tidak produktif.

Kalau kita bangun gedung yang lebih besar, maka meja-mejanya pun akan semakin banyak, komputernya tambah, listriknya tambah. Ini yang harus dialihkan kepada sektor yang lebih produktif seperti membangun jalan, membangun airport, membangun jalur kereta api, membangun kantor pelayanan perizinan visa..

Yang mengusulkan siapa? Ya dari para direktur dan asdep.

Kita lihat, Bandara Sukarno Hatta terlambat. Kapasitas pesawat tambah tapi kapasitas bandara tidak nambah. Ngantri stengah jam. Di dunia mana ada bandara yang ngantri sampai setengah jam? Pesawat ngantri, baik ngantri mau naik dan ngantri turun.

Demikian juga, kalau pelayanan di pelabuhan cepat kapatas produksi mengikuti. Kalau lambat, investasi pindah ke negara lain. Kalau Pembangkit listrik terlambat, bagaimana mau investasi listrik tidak ada.

Oleh sebab itu, pembangunan harus dilakukan agar kapasitas produksi naik. Kalau ada jalan yang bagus maka petani bisa jual hasil panennya ke luar.
Belanja-belanja harus diarahkan ke produk seperti ini.

Lihat perbatasan entikong. Malu kita. Dulu lebar jalan kita hanya 4 meter, sementara jalan mereka gede baget. Di situ kita langsung merasa inferior. Maka, saya minta jalannya dibuat lebih baik dari yang “di sana”. Sekarang kita sudah punya jalan lebar 20 meter. “Di sana” sudah kalah jalannya.

Kita ini negara besar. Bangsa besar. Masa kantor imigrasi dan karantina kayak kantor kelurahan? Seminggu ini saya minta agar diruntuhkan. Bikin yang baru dan lebih bagus. Jangan mau kalah.

Banyak hal kecil-kecil sebenarnya. Dikerjakan setahun rampung. Duitnya juga tidak banyak, hanya 5 sd 10 milyar. Ganpang kok membuat rakyat senang. Tapi kita ga pernah perhatikan. Inilah yang harus dilihat para direktur dan asdep. Hal kecil yang bisa menyentuh rakyat.

Gampang sebenarnya menyenangkan rakyat. Bayangkan kalau itu anak-anak kita (menunjuk tayangan foto anak-anak sekolah yang menyeberang sungai dengan bergelantungan di tambang). Mengapa mereka tidak kita fasilitasi.

Setelah ini, saya akan buat tim khusus. Terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Saya akan cek pelayanan pembuatan ktp, siup, imigrasi, pelayanan TKI. Akan saya akan cek sendiri. Yang ga bener akan saya ganti detik itu juga.

Saya titip tempat yang belum baik. Sistemnya kita ganti dengan yang lebih cepat. Rakyat itu mudah disenengi kok. Pasar yang dulu becek kotor diperbaiki dengan baik. Ga banyak. Hanya 8 – 9 milyar. Kalau mereka kita biarkan, bakal dilibas supermarket, minimarket dsb.

Terakhir ada 3 PR besar yang diinginkan rakyat:

  1. Ketimpangan antara kaya dan miskin. Antar wilayah.
    Gini ratio 0.41 sekarang 0.8.
  2. Kemiskinan. Sekarang sudah jelas. Data BPS itu sudah by name by address. Jangan ada lagi cari data baru. Stop.  Data ambil di BPS. Kalau tidak, dari berbagai kementerian, data bisa berbeda-beda. Sistemnya dibangun tanpa   cash. Entah sistem kartu, banking sistem, atau apa.
  3. Pengangguran.

Berkaitan dengan perizinan Infrastruktur, maka kita ingin investasi masuk. Kita butuh capital inflow. Ini juga   menyerap tenaga kerja. Tapi kalau lambat, infrastruktur jelek, siapa yang mau masuk investasi? Kita rebutan    (investor) dengan negara lain. Kalau kita ngga mau berbenah, maka kemajuan negara hanya mimpi.

Tapi, saya meyakini, sdm-sdm kita sangat siap. Tapi pola pikirnya yang baru harus diterapkan. Kalau tidak cepat kita akan ditinggalkan negara lain

Arahan Bapak Presiden RI kepada Para Pejabat Eselon II, 7 Juni 2016